Penyaluran Pupuk SP 36 Bersubsidi
di Sumsel Tak Terealisasi

Palembang, Sinar Harapan
Banyaknya kendala dalam pendistribusian dan pengiriman pupuk SP 36 produksi PT Petrokimia Gresik di Sumsel menyebabkan target penyaluran pupuk bersubsidi di daerah ini tak terealisasi. Menteri Pertanian sebelumnya menargetkan penyaluran pupuk SP 36 bersubsidi di Sumsel sebanyak 22.000 ton.
Namun ternyata, selama tahun 2004 lalu pihak Petrokimia Gresik hanya mampu menyalurkan sekitar 12.000 ton. Tak tersalurnya pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga Rp 1.400/kg ini, terutama di empat kabupaten/kota yang letaknya jauh dari kota Palembang. Yakni Lahat, Lubuklinggau, Musirawas (Mura) dan Pagaralam.
Kepala Cabang Distribusi Pupuk Petrokimia Sumsel dan Bangka-Belitung, Anang Agus R, kepada wartawan, Selasa (25/1), mengemukakan bahwa banyak hal yang membuat target pendistribusian pupuk bersubsidi tidak terealisasi.
“Terutama empat daerah, yang ongkos kirim pupuk lebih dari Rp 100/kg, target pendsitribusian tidak tercapai. Kalaupun dipaksakan, penjualan di tingkat distribustor/agen akan di atas harga eceran tertinggi (HET),”ujarnya.
Selain itu, selama ini banyak terjadi pungutan liar di gudang penyimpanan milik Banda Graha Reksha (BGR). “Kita telah berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk pihak-pihak tertentu,” tambahnya. Selama ini, memang penyimpan pupuk SP 36 milik PT Petrokimia dipercayakan di gudang BGR.
Faktor lainnya, menurut Anang, pengangkutan pupuk dari Gresik ke Palembang tidak bisa dengan kapal besar. Itupun, perusahaan harus menyewa khusus dengan biaya pulang–pergi. Kapal padahal digunakan hanya untuk mengangkut pupuk.
“Kita juga sulit mencari kapal yang bisa melayari Sungai Musi. Soalnya, kapal bertonase 4.000 ton yang bisa masuk perairan Musi yang lambungnya bulat. Kalau lambungnya lancip tidak bisa masuk. Karenanya, kita bersyukur kalau di Palembang ada Pelabuhan Samudra,”tambahnya.
Untuk antisipasi ke depan, terutama di tahun 2005, agar target yang ditetapkan Menteri Pertanian terealisasi, pupuk SP 36 bersubsidi untuk empat kabupaten/kota dimaksud akan dimasukkan lewat Bengkulu, apalagi ongkos angkut dari Bengkulu ke daerah ini hanya Rp 60/kg.
“Dengan demikian, pupuk bersubsidi dijamin bisa didapatkan petani dengan harga eceran tertinggi (HET),” tuturnya.
Kalau kondisi yang sama masih tetap terjadi di tahun 2005, dikhawatirkan penyaluran pupuk bersubsidi juga tidak akan terealisasi padahal pasca banjir di mana ribuan hektare sawah mengalami puso tentu petani akan banyak membutuhkan pupuk.
Sebelumnya, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap persoalan pertanian mempersoalkan masih banyaknya pupuk bersubsidi yang tidak terdistribusi ke petani. “Kita minta pihak pertakit mengusut kasus ini sehingga petani tidak dirugikan,” kata Sarjono, Koordinator LSM tersebut. (sir)